Menu

Mode Gelap
Tarif Retribusi Sampah Kabupaten Bogor Naik Jelang Libur Sekolah Jalur Puncak Macet Presiden Jokowi Tiba di Munich Aksi Pencurian Motor di Masjid Al – Muawanah Terekam CCTV MI Alhidayah Gelar Pelepasan Siswa

Daerah · 25 Jun 2021 02:36 WIB

Akomodasi Keberagaman Kedalam Penyusunan Instrumen Hukum


Akomodasi Keberagaman Kedalam Penyusunan Instrumen Hukum Perbesar

Oleh:
*Ramses Terry*
Pemerhati Hukum & Kebijakan Publik.
JAKARTA,WWB.co.id – 25 Juni 2021
Dua puluh tiga tahun sejak keambrukan era Orba, sebagian besar penyusunan Instrumen Hukum atau Pruduk Undang2 di Indonesia, terkesan menjauh dari *Roh Idiologi Bangsa,* bahkan sebagian orang mengatakan cacat Idiologis.
Yang dimaksud cacat Idiologis adalah sebagian produk UU dan peraturan pelaksananya, hingga peraturan daerah terkesan tidak mengakomodir apa yang menjadi budaya, suku bangsa, agama dan norma-norma lokal Nusantara yang menjadi karakter masyarakat asli yang dimiliki bangsa Indonesia.
Oleh karena itu fakta yang dimaksud adalah Instrumen Hukum, UU dan Peraturan Daerah yang banyak menuai protes dari kelompok tertentu atau dari masyarakat tertentu yang keberadaannya yang sangat tidak di lindungi oleh suatu pruduk hukum  dan UU yang dimaksud.
Kehadiran serangkaian proses sosial ditengah masyarakat terhadap diberlakukannya sejumlah aturan-aturan, sehingga banyak tdk mengakomodir atau tidak mengakomodasi keberagaman tersebut, dan dapat dikatakan bahwa UU atau aturan dibawah UU yang dibuat dan tidak mengakomodasi, sehingga meninggalkan nilai2 kebersamaan, dan Nilai Kebersamaan tersebut yaitu merupakan *The Virtual of Pancasila*
Secara Akademis, praktek-peraktek seperti demikian sangat jauh dari Idiologi Flasafah Bangsa dan meninggalkan lapangan Ilmu Ketatanegaraan RI pada umumnya, mengingat peraturan perundang undangan merupakan serangkain praktek Ketatanegaraan dan Ketatapemerintahan harus berisi dan didasarkan pada nilai-nilai budaya masyarakat yangg hidup dan ada di seluruh penjuru Nusantara.
Oleh kerena itu, dlm kehidupan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan akhir-akhir ini, justru hal itu mulai terlihat dan mengering krn terkesan tidak dijadikan roh perundang undangan atau dengan sadar di abaikan begitu saja, seolah malu menyebutkan sebagai pedoman bertindak dan berpolitik dan hukum.
Jika direnungkan secara mendalam *The Virtual of Pancasila* dimaksud berakar dari dan tepat dengan kondisi riil dan nyata banga Indonesia, yaitu kebersamaan dalam keberagaman.
Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

KLHK bersama DLHK Kabupaten Bogor Melakukan Sidak Proses Cut And Fill Desa Palasari

18 September 2023 - 17:55 WIB

Warga Desa Palasari Resah dengan Kemunculan Geng Motor

17 September 2023 - 09:40 WIB

Jalin Silaturahmi, Unit Pasar Sukasari Ajak Lomba Mancing Bareng Wartawan

16 September 2023 - 21:04 WIB

Sering Terjadi Kecelakaan, DPRD Kota Bogor Minta Bantuan Pembangunan Lintas Tidak Sebidang

11 September 2023 - 18:27 WIB

Satu Rumah di Ciomas Hangus Akibat Lupa Mematikan Pembakaran Sampah

7 September 2023 - 12:28 WIB

Antisipasi Bahaya Kebakaran Petugas Pembina Desa Lakukan Ini

6 September 2023 - 15:31 WIB

Trending di Daerah
%d blogger menyukai ini: