Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, baik dari unsur dinas maupun badan, diduga dijemput oleh lembaga antirasuah.

Kabar tersebut rupanya tidak hanya beredar di kalangan masyarakat. Salah seorang pejabat teras Pemkab Bogor mengaku ikut melakukan pengecekan untuk memastikan informasi yang beredar tersebut.

Kepala Puskesmas Sukaresmi, dr. Ahmad Budisabri, saat ditemui media menyampaikan pesan dan semangat kemerdekaan.

"Selamat hari kemerdekaan," ucap dr. Ahmad Budisabri dengan hangat.

Donasi tersebut bahkan dibingkai sebagai indikasi bahwa negara tidak hadir dan seolah menyerahkan penanganan korban gempa kepada masyarakat.

Hari itu, 22 September 1979 di Hotel Salak, Bogor. Lelaki berkulit legam itu dikelilingi teman-temannya. Dia hanya mengenakan sandal jepit. Temannya membawakan sepatu dan jas untuknya. Dia menolak memakainya. Namun, temannya bersikeras. Lelaki itu, Muhammad Kasim Arifin, serupa anak yang hilang. Dia yang lahir di Langsa. Aceh, 18 April 1938 itu adalah mahasiswa yang kembali setelah 15 tahun silam.

Capaian tersebut menjadi apresiasi atas kinerja pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sekaligus berbagai inovasi yang dikembangkan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

Di bawah kepemimpinan Kabag Hukum dan HAM, Alma Wiranta, sejumlah inovasi seperti INSAP (Informasi Sanksi Perda) dan SAPULIDI (Saatnya Publik Liat Disini) turut memperkuat layanan informasi hukum kepada masyarakat.

Lomba gapura dan kebersihan lingkungan antar-RT digelar Selasa (19/8/2026), dengan melibatkan seluruh RT di Desa Sukaluyu. Warga berlomba menampilkan kreativitas sekaligus mempercantik lingkungan masing-masing.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Tamansari, Dede Fauzi, yang turut menjadi tim penilai, mengapresiasi antusiasme masyarakat. Penilaian meliputi keindahan dan kreativitas gapura, kebersihan lingkungan, serta kreativitas ornamen dan hiasan.

karena Pada Waktu Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia belum punya KUHP & KUHPerdata sendiri. Jadi negara kita mewarisi hukum dari Belanda, yang disebut dengan Asas Konkordansi.

Keselamatan penerima manfaat merupakan prioritas mutlak tanpa toleransi terhadap kelalaian yang membahayakan kesehatan anak-anak. Setiap laporan wajib diselidiki secara konkret.

Di tengah urgensi pembenahan, muncul berbagai klaim angka korban masif dan penyebaran konten visual rekayasa yang dikaitkan dengan aksi protes di lapangan.

Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi dan pengajuan situs tersebut untuk ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten Bogor.

Kasi Kesra Desa Sukaharja, Hari, mengatakan Situs Awas Paninggal merupakan salah satu warisan leluhur yang telah didaftarkan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor sekaligus Bendahara Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bogor, Mochamad Zenal Abidin, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Zenal mengapresiasi antusiasme anggota Pramuka dari tingkat Siaga, Penggalang, Penegak hingga Pandega serta para pembina se-Kota Bogor.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Tamansari, Selasa (18/8/2026), dihadiri Babinsa, Babinmas, panitia pengisian BPD, BPD, LPM, seluruh lembaga desa, Ketua RT dan RW, serta tokoh agama, masyarakat, pemuda dan perempuan.

Kepala Desa Tamansari, Sunandar, mengatakan sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui secara transparan tahapan, mekanisme dan regulasi pengisian anggota BPD.

Dugaan kecurangan pengadaan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), isu nota kosong, serta dampak psikologis siswa menjadi perbincangan hangat warganet di platform X.

Kekhawatiran masyarakat mengenai tata kelola anggaran MBG dinilai relevan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan adanya potensi fraud dalam skema pengadaan dan distribusi skala besar.

Upacara yang digelar di Lapangan SD Unggul Terpadu Limpato tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Kegiatan diikuti berbagai unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, lembaga adat, hingga para pelajar dari wilayah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

Sejumlah unsur yang hadir di antaranya Muspika Kecamatan VII Koto, para Wali Nagari se-Kecamatan VII Koto, Lembaga Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ASN di lingkungan kecamatan, Bundo Kanduang, serta siswa-siswi tingkat SD, SMP dan SMA.

Ketua Kepemudaan RT 03, Yudha, mengatakan kegiatan berlangsung lancar dan meriah berkat kekompakan pemuda, kepengurusan lingkungan serta warga.

“Alhamdulillah, malam 17 Agustus berlangsung dengan lancar, khidmat, meriah. Kerja sama terjadi dengan solid antara remaja, kepemudaan, dengan warga untuk memeriahkan malam 17-an,” ujar Yudha.

Keberhasilan ini menjadi pencapaian istimewa bagi SMA Indocement. Para siswa tidak hanya dipercaya mengemban tugas kehormatan dalam upacara kemerdekaan, tetapi juga berhasil membawa nama baik sekolah di tingkat Kecamatan Citeureup dan Kabupaten Bogor.

Mereka dinilai mampu melewati rangkaian seleksi yang cukup ketat, mulai dari tes kesamaptaan, kemampuan baris-berbaris, hingga penilaian wawasan kebangsaan. Proses tersebut menuntut kesiapan fisik, mental, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi.

Upacara diikuti perwakilan siswa-siswi MTs Al Inayah kelas VII, VIII dan IX, dewan guru, serta pasukan Paskibra Pasgara Inayah Islamic School Bogor.

Kepala Madrasah sekaligus Penanggung Jawab Koordinator Kegiatan Bersama YPI Inayatul Amanah, Ahmad Taufik Hidayat, S.Pd.I., M.Pd., mengapresiasi seluruh petugas yang telah menyukseskan rangkaian peringatan HUT RI ke-81.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari anak-anak PAUD, guru PAUD, Linmas, hingga sejumlah komponen masyarakat lainnya.

Camat Ciomas, Drs. Tirta Juwarta, M.Si., menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas antusiasme masyarakat yang turut hadir dalam peringatan HUT Kemerdekaan tersebut.

Para korban langsung mendapatkan penanganan medis darurat di fasilitas kesehatan setempat. Di media sosial, beredar kesaksian terkait kondisi lauk yang diduga tidak layak, berbau busuk, serta terindikasi terkontaminasi lalat dan ulat.

Insiden ini memicu kritik publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah pihak menilai kasus keamanan pangan ini menunjukkan kegagalan sistemik dari pengawasan program yang dinilai masih rapuh.

Penyerahan secara simbolis dilakukan di Lapangan Mako Polres Bogor dan dipimpin Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, didampingi jajaran pejabat utama Polres Bogor.

Wikha mengatakan, kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga harus diwujudkan dalam kepedulian dan gotong royong yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut di antaranya aksi bersih-bersih Kali Ciliwung dan berbagai perlombaan bernuansa kemerdekaan, seperti tenis meja dan permainan gaple. Kegiatan yang digelar pada Senin (17/8/2026) itu menjadi momentum bagi jajaran PWI Kabupaten Bogor untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Ketua Panitia Pelaksana, Wido Yutrisno, mengapresiasi seluruh anggota dan panitia yang telah berkontribusi sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Kehadiran jajaran FPK Kabupaten Bogor dalam upacara tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Bogor.

Sekretaris FPK Kabupaten Bogor, Kaharudin, mengatakan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

Oleh: Richard E.G.A. Angkuw, SH., MH.
Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPP-AWDI)

JAKARTA — Indonesia tahun ini genap berusia 81 tahun. Sebuah usia yang semestinya mencerminkan kematangan, kebijaksanaan, dan kemandirian.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul pengingat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI mengenai batas waktu kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Indonesia. Bagi UMKM yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah akan menerapkan langkah penegakan secara bertahap dan persuasif sesuai PerBPJPH Nomor 2 Tahun 2026.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan Pemkot Bogor terus mendorong percepatan sertifikasi halal dengan menggandeng BPJPH, Kementerian Agama Kota Bogor serta berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu panitia dari perwakilan RW05 Kampung kamasri, Resa Hudan menyampaikan Peringatan Hari Kemerdekaan atau hari besar di Desa Girijaya tahun ini berlangsung begitu meriah dan penuh warna. Berbagai rangkaian kegiatan sukses menarik antusiasme warga yang tumpah ruah memadati lapangan desa dengan mengenakan ragam kostum unik dan menarik. Berbagai kreativitas ditampilkan guna menyemarakkan suasana, diantara lain seni beladiri silat, dan drama petani membasmi hama tikus yang ditampilkan warga Kamasri.

Sebagian anggaran MBG masih berada dalam struktur anggaran pendidikan. Di sisi lain, total anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp820,9 triliun.

Penataan struktur pendanaan kini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Mahkamah menetapkan batas waktu pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi ajang untuk menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.

Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedy Firdaus, mengatakan Sungai Ciliwung memiliki potensi alam yang besar dan mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat. Selain menopang ekosistem, keberadaan sungai juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga di sekitarnya.

Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di wilayah setempat.

Selain menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, Bojong Sari Idol juga digelar sebagai sarana mempererat silaturahmi warga yang memiliki latar belakang dan domisili berbeda.

Sejak pukul 04.45 WIB, ratusan jamaah memadati masjid untuk mengikuti kegiatan Shubuh Shuling Az-Zikra dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus tasyakuran HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program rutin Subuh Berkah Keliling Majelis Az-Zikra, yakni agenda salat Subuh berjamaah yang dilaksanakan secara bergiliran dari masjid ke masjid.

Penyusunan Perwali tersebut kini memasuki tahap akhir setelah melalui proses harmonisasi pada 6 Agustus 2026.

Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor berharap penerbitan Perwali P4S dapat segera diselesaikan. Regulasi tersebut dinilai menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman nonmiliter.

Bukan sekadar permainan untuk mengisi waktu luang, adu gaple tersebut menjadi ruang berkumpul dan bersilaturahmi bagi para insan pers. Suasana santai, canda tawa, serta persaingan sehat membuat kegiatan berlangsung semakin meriah.

Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedy Firdaus, turut hadir dan berbaur bersama peserta. Kehadirannya menambah suasana kekeluargaan sekaligus menunjukkan pentingnya kebersamaan di tengah rutinitas wartawan yang sehari-hari disibukkan dengan aktivitas jurnalistik.

Melalui Bagian Hukum dan HAM, Pemkot Bogor memastikan proses penyusunan regulasi tersebut telah memasuki tahap penyempurnaan setelah sebelumnya menjalani harmonisasi bersama instansi terkait pada 6 Agustus 2026.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan penerbitan Perwali P4S kini semakin mendekati tahap akhir. Regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat ketenteraman sosial sekaligus merespons berbagai persoalan yang dapat berkembang menjadi ancaman nonmiliter.

Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa menyerukan aksi yang mengklaim New York Agreement tahun 1962 sebagai perjanjian ilegal.

Narasi tersebut dikaitkan dengan berbagai isu aktual di Papua, seperti hak asasi manusia, keamanan, pengelolaan sumber daya alam, hingga Proyek Strategis Nasional.

Sebagai langkah penanganan awal BGN menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terkait serta menonaktifkan Kepala SPPG untuk mempermudah proses investigasi lapangan

Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel makanan dan rekam medis guna memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan para siswa di Berastagi tersebut

KH Ahmad Yaudin Sogir mengingatkan bahwa membaca berbagai sumber pengetahuan merupakan hal penting. Namun, menurutnya, proses belajar tidak cukup hanya dengan membaca buku tanpa bimbingan guru.

Ia menilai, pemahaman terhadap sebuah ilmu membutuhkan pendampingan agar seseorang tidak keliru dalam menafsirkan isi bacaan. Hal itu juga dinilai relevan bagi kalangan jurnalis yang setiap hari berhadapan dengan beragam informasi dan persoalan di tengah masyarakat.

Pihak AS meminta Hanifa menjalani tes DNA demi membuktikan hubungan biologis anak tersebut. Namun, Hanifa mengungkapkan proses pemeriksaan tersebut selalu terkendala karena AS kerap tidak hadir dari jadwal yang disepakati.

"TETAPI MANGKIR TERUS!! 3x reschedule dan ketika ada undangan resmi tes dna, dia tidak hadir di PUSDOKKES POLRI terlalu banyak syarat yg gaperlu," kata Hanifa.

Massa menilai lambannya penerbitan aturan teknis tersebut membuat Perda P4S belum dapat diterapkan secara optimal. Padahal, perda itu telah resmi diundangkan pada 21 Desember 2021.

Ketua FMPB Ustaz Abdul Kodir Nurhasan mengatakan, Pasal 27 Perda Nomor 10 Tahun 2021 mengamanatkan agar aturan pelaksana berupa Perwali diterbitkan paling lambat enam bulan setelah perda diundangkan.

Hal inilah yang menjadi perhatian SMA Indocement melalui kegiatan Sosialisasi dan Motivasi Masuk Perguruan Tinggi yang digelar Jumat (14/8/2026). Program tersebut menjadi ruang bagi para siswa untuk mempersiapkan diri secara lebih menyeluruh sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sekolah tidak hanya mendorong siswa untuk memiliki target kampus, tetapi juga membangun keberanian dalam menentukan pilihan dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan selama proses seleksi.

Kritik Sosial & Politik
Oleh: Richard E.G.A. Angkuw, SH., MH.
Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPP-AWDI)

JAKARTA — Sebuah ironi terlihat di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan gedung parlemen. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang seharusnya menjadi akses masyarakat kini tampak "buntung" setelah tangganya dibongkar sehingga akses penyeberangan terputus.

Secara teknis, keputusan tersebut mungkin dapat dijelaskan dengan alasan efektivitas, pengaturan lalu lintas, maupun keamanan. Namun, dari sudut pandang sosial dan politik, kondisi itu memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar: mengapa akses masyarakat justru diputus di depan gedung yang seharusnya menjadi simbol keterwakilan rakyat?

Pertanyaan tersebut disampaikan Richard E.G.A. Angkuw, SH., MH., Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPP-AWDI).

Kepala BGN Sudaryono menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mencopot Kepala SPPG terkait untuk mendukung proses investigasi menyeluruh.

Langkah penyegelan dapur operasional dan pencopotan pejabat tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan administratif setelah sejumlah siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan usai menyantap hidangan MBG.

Acara dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, jajaran Pemkot Bogor, TNI, serta warga setempat. Di lokasi tersebut, Jembatan Garuda sepanjang 15,3 meter dibangun TNI melalui Kodim 0606 untuk menggantikan jembatan lama yang ambruk pada Mei lalu.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengapresiasi pembangunan tersebut dan berharap jembatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) tersebut dilakukan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi langkah lanjutan setelah proses penindakan, sekaligus memastikan jutaan batang rokok ilegal tersebut tidak kembali masuk ke peredaran masyarakat.

Rokok yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Bogor selama periode Desember 2025 hingga Juli 2026. Pelaksanaan pemusnahan turut diawasi oleh tim Bea Cukai Bogor untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur, transparan, serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Publik diimbau untuk lebih cermat menyaring informasi karena tidak semua narasi viral di media sosial terverifikasi kebenarannya atau bakal terjadi di lapangan.

Penyampaian pendapat dan kritik di ruang publik merupakan bagian dari hak demokrasi yang dijamin oleh konstitusi nasional.

Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pengelolaan anggaran tersebut berujung pada munculnya wacana keengganan sebagian pengguna media sosial untuk mengibarkan Bendera Merah Putih.

Polemik mengenai simbol negara ini kian mencuat setelah beredarnya video yang memicu dugaan aksi intimidasi terhadap seorang tukang cukur di Desa Bantarkambing, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Alma menyambut baik langkah Yayasan Taawunwakaf Indonesia yang kembali berupaya melanjutkan pembangunan fasilitas pendidikan yang selama ini tertunda. Menurutnya, dari sisi legalitas, yayasan telah memiliki dokumen yang lengkap dan tidak ditemukan persoalan hukum yang menghambat pembangunan.

“Secara legalitas yang dimiliki Yayasan Taawunwakaf Indonesia sudah lengkap dan tidak ada masalah secara hukum. Bahkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Bogor terinfo sudah turun langsung ke lokasi,” ungkap Alma.

Ketua DPD Partai Perubahan Kabupaten Bogor, Sinwan MZ, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menjalankan sejumlah agenda organisasi, terutama dalam proses penjaringan anggota dan pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Menurut Sinwan, pembentukan struktur organisasi secara berjenjang menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan Partai Perubahan di Kabupaten Bogor. Dengan wilayah Kabupaten Bogor yang luas serta jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang cukup banyak, diperlukan konsolidasi yang terarah dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Unggahan viral di berbagai platform media sosial sebelumnya memicu sorotan publik karena mengesankan akan terjadinya gelombang unjuk rasa secara masif pada periode 10 hingga 17 Agustus 2026.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menegaskan tidak memiliki agenda atau rencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada pertengahan bulan ini.