CIANJUR, wwb.co.id – Puluhan warga Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggelar unjuk rasa (Unras), geruduk kantor desa, Jumat (23/10/2020).
Unras tersebut, meminta adanya Keterbukaan Informasi Publik (KIP), atau transparansi program bantuan dari pemerintah.Salah satu diantaranya, yaitu Bantuan Presiden (Banpres), melalui Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
Asep Yusup (47) seorang tokoh pemuda setempat mengatakan, warga pada dasarnya hanya ingin ada transparansi, mengenai program bantuan dari pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur.
"Kami ingin pihak pemerintah desa lebih transparan, istilahnya ada keterbukaan. Yaitu soal bantuan kepada warga dan siapa saja penerima bantuan tersebut," katanya.
Namun, masih menurut Asep, harapan itu sirna, dengan sikap dan jawaban yang arogan membuat warga kesal, saat berdialog sempat berisi tegang beberapa menit, dengan berbagai pertanyaan keras terkait program bantuan.
"Nah, kami itu kan.? Datang kesini secara baik-baik. Artinya, tidak ada kontek atau niatan hal lain, apalagi memprovokasi terkait bantuan. Ini hanya keritik membangun saja, untuk menyampaikan aspirasi sebagai anak kepada bapaknya ibaratnya. Hanya ingin ada keterbukaan saja. Tidak lebih dari itu," tuturnya.
Sementara, Dadan (35) warga setempat menyayangkan dengan sikap arogansinya kades. Dimana, kata dia, saat warga mempertanyakan haknya, harus diterima dengan baik-baik, bukan bahasa yang tidak panta.
"Nah, ini sudah jelas-jelas melukai hati warga. Melalui keterbukaan informasi atau transparansi terkait berbagai program bantuan masuk ke desa bisa jujur dan bersikap adil. Kami hanya ingin kejujuran saja dan transparansi, tidak ada niatan lain," jelas Dadan.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Benjot, Sopyan S mengaku sebelumnya tidak tahu ada yang demo. Karena, sejak pukul 07.00 – 10.00 WIB ada di salah satu kampung berkunjung, untuk kerja bakti.
"Nah, lalu setelah itu ada yang telepon. Ngasih kabar ada yang demo," katanya.
Ternyata, kata dia, betul di depan desa ada warga. Kurang lebih sekitar 20 orang ada, jujur saja sebelumnya serius nggak tahu.
"Ketika datang kirain ada yang perlu dibantu gitu? Saya terima dengan baik, untuk mengklarifikasi tentang bantuan UMKM," jelasnya.
Menurutnya, UMKM yang data berdasarkan perintah dari pihak Kecamatan. Itu diterima sekitar Agustus 2020, habis upacara Kemerdekaan RI. "Nah langsung saya reaksi kepada RT/RW dipanggil untuk mendata UMKM," terang dia.
Sopyan sebelumnya, tidak tahu bantuan apa? Penting harus mendata UMKM. Berharap mudah-mudahan dapat bantuan, untuk warga sini. Data UMKM melalui RT langsung reaksi langsung disetorkan dan direkap oleh desa. Lalu, dikirim via medsos ke WA Kecamatan.
"Saya nggak tahu tindak lanjutnya, namun alangkah terkejutnya sekitar hari Senin dan Selasa , itu banyak warga datang ke rumah dan datang ke desa untuk membuat Surat Hasil Usaha (SHU) buat apa mau pinjam uang ke bank. Betul tidak tahu, ternyata lebih dalam lagi ternyata itu adalah bantuan UMKM," ucapnya.
Menurutnya, yang medapatkan bantuan ada sekitar 100 terdas. Kalau pengajuan hampir 500, dan tidak ada kewenangan siapa yang layak dan tidak? Perlu diketahui, tidak tahu bantuan atau gimana. Hanya mendata pelaku UMKM, bukan mendata untuk bantuan UMKM gitu? Dan, saya rasa itu bukan demo, cuman minta penjelasan saja," pungkasnya. (Yad)
