KOTA BOGOR, WWB.CO.ID – Masyarakat Peduli Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran (MPBABPP) mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Kota untuk memberikan jawaban atau klarifikasi atas statement Kadisparbud Kota Bogor.
Hal tersebut disampaikan juru bicara MPBABPP melalui pres release resmi kepada redaksi wwb.co.id, Kamis (04/1/24).
Ia menjelaskan, pokok permasalahan berawal MPBABPP pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan terhadap Pemerintahan Kota Bogor dalam hal ini Wali Kota Bogor.
Meminta Wali Kota Bogor hentikan peresmian pembangunan Museum Pajajaran karena belum 100 persen dan Wali Kota Bogor bertanggungjawab atas Konflik Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran berdasarkan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membebankan tanggungjawab kepada Wali Kota Bogor.
Kemudian lanjutnya, meminta audit APBD 16 M karena Design Perencana Budayawan Milik Tim Design MPBABPP Pembangunan selesai 100 persen dengan RAB + 11 Milyar.
“Kadisparbud Kota Bogor tidak menjalankan surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani para pihak pada tanggal 06 Juli 2023. Kadisparbud Kota Bogor dan perusahaan kontraktor tidak menjalankan berita acara tanggal 31 Juli 2023,” terangnya.
Pada saat aksi unjuk rasa di Bumi Ageung Batutulis Pakwan Padjadjaran, kata Lufi, Kadisparbud Kota Bogor menyampaikan pernyataan bahwa pembangunan di Kawal Kejaksaan dan Inspektorat.
“Jadi apa yang kami kerjakan kembali kepada Kontrak awal yang sudah ada (bukti video aksi MPBABPP 22 Desember 2023) Kami memang menandatangani kesepakatan dan berita acara tapi bisa dilakukan jika justifikasi hukumnya jelas dan masyarakat berjalan ditengah kontrak yang sudah ditanda tangani kalau sebelum kami bisa saja menjalankan kesepakatan dan berita acara,” tuturnya.
Atas pernyataan Kadisparbud Kota Bogor pada tanggal 22 Desember 2023, MPBABPP mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk memberikan jawaban atau klarifikasi kepada Ketua dan Kuasa Hukum MPBABPP sejauhmana keterlibatan Kejaksaan dalam Pemantauan dan Pengawasan Proyek Pembangunan APBD 16 Milyar.
.png)
.png)
