JAKARTA – Sejumlah wilayah di Indonesia tengah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Di tengah situasi ini, muncul kritik di media sosial yang mempertanyakan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat terdampak bencana. Narasi ini berkembang dengan membandingkan aktivitas publik Presiden dengan kondisi masyarakat di daerah, menimbulkan persepsi bahwa pemerintah pusat kurang memberikan perhatian.
Namun, laporan penanganan bencana dari lembaga pemerintah menunjukkan bahwa respons terhadap karhutla dan aktivitas vulkanik tetap berjalan melalui koordinasi lintas lembaga. Penanganan tidak hanya bergantung pada kehadiran langsung Presiden, tetapi melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian teknis, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, hingga petugas lapangan.
Karhutla Tetap Jadi Prioritas Penanganan
BNPB mencatat pada 5 September 2026 bahwa karhutla masih mendominasi kejadian bencana pada periode 4-5 September. Pemerintah telah memperkuat penanganan di enam provinsi prioritas: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Di Riau, data per 4 September 2026 mencatat luas lahan terbakar mencapai 18.882,16 hektare sejak 1 Januari. BNPB melaporkan penanganan dilakukan melalui operasi darat, patroli udara, water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dukungan udara di Riau meliputi satu helikopter patroli, satu pesawat patroli sekaligus OMC, dan lima helikopter water bombing. Operasi ini diarahkan berdasarkan temuan titik api dan kondisi lahan gambut yang membutuhkan pemadaman berulang.
Sementara itu, di Sumatera Selatan, luas lahan terbakar per 3 September tercatat 1.926,23 hektare. Pemerintah memberikan dukungan berupa kendaraan pemadam, pompa, alat pelindung diri, flexible tank, dan selang pemadam. Di keenam provinsi prioritas, BNPB mengakui adanya tantangan dalam operasi darat dan udara, seperti cuaca buruk, minimnya awan hujan, akses lokasi yang sulit, dan jarak sumber air yang jauh. Kendati demikian, operasi water bombing dan OMC terus dilakukan untuk pengendalian api.
Ribuan Personel Dikerahkan untuk Karhutla
Kementerian Kehutanan mengonfirmasi penguatan operasi terpadu pengendalian karhutla di Kalimantan yang melibatkan berbagai instansi, termasuk BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, dan relawan.
Pada 22 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan menyebutkan mobilisasi 12.880 personel gabungan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Personel ini bertugas melakukan patroli, pemadaman awal dan lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan, hingga penjagaan pascapemadaman. Dukungan udara melalui OMC dan water bombing turut dikerahkan untuk menjangkau wilayah terpencil. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam operasi ini.
.png)
.png)
