BOGOR - Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Sipil Indonesia (GSI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Jawa Barat, pada Senin (7/9/2026). Aksi ini menyoroti perkembangan penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang saat ini tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam orasinya, koordinator aksi Aziz Ferga menyampaikan hasil kajian GSI terkait sejumlah isu yang menyeret nama Bupati Bogor Rudy Susmanto. Isu tersebut mencakup masa jabatan Rudy, mulai dari Ketua DPRD hingga menjabat sebagai Bupati.

"Pada hari ini kita melakukan aksi unjuk rasa terkait isu korupsi di lingkup Pemkab Bogor yang kini ditangani oleh KPK," ujar Aziz di Cibinong.

Aziz menuding ada keterkaitan Rudy Susmanto dalam sejumlah dugaan persoalan di Pemkab Bogor. Ia menyebut mulai dari dugaan penggunaan nama orang lain, Yunita Mustika Putri, yang menjabat Kepala BKPSDM; dugaan keterlibatan dalam pengadaan di Dinas Pendidikan; hingga isu potongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Beberapa kajian yang kami sampaikan, runutan dari masa Rudy Susmanto selama menjabat sebagai Ketua DPRD sampai menjadi Bupati. Baik itu indikasi adanya nomine Yunita Mustika Putri sebagai nominenya Bupati Rudy Susmanto, sampai keterlibatan Bupati terkait pengadaan di Dinas Pendidikan, potongan upah pungut di Bapenda," jelas Aziz.

Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka

GSI mendesak KPK agar segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan OTT di Pemkab Bogor yang terjadi pada 20 Agustus 2026 lalu. Massa juga menyinggung lambannya proses hukum dan menduga ada faktor politik di baliknya.

"Kami menduga ada intervensi dari Presiden melindungi kadernya yang terindikasi korupsi," kata Aziz.

Lima Tuntutan GSI