JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik menyusul sejumlah kritik yang dilayangkan terhadap pelaksanaannya. Isu keamanan pangan, penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kekhawatiran program ini mengganggu pembiayaan pendidikan menjadi poin utama kritik tersebut.
Meskipun demikian, Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan bahwa persoalan yang muncul di sebagian titik pelaksanaan program tidak serta-merta berarti MBG gagal secara keseluruhan. Sebaliknya, evaluasi berskala nasional justru krusial untuk memastikan program ini berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Menanggapi berbagai keluhan, BGN telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah pelaksana yang terbukti melanggar ketentuan. Dalam siaran pers tertanggal 3 Agustus 2026, BGN mengumumkan pencopotan 137 kepala SPPG di berbagai daerah akibat pelanggaran disiplin, kasus keamanan pangan, dan masalah pengelolaan keuangan.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan pendekatan tanpa kompromi terhadap pelanggaran. "Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero toleran," ujar Sudaryono. Ia menambahkan bahwa BGN telah menyiapkan sistem mekanisme yang mengutamakan kontrol, "trust is good, but control is better."
Untuk mengatasi isu keamanan pangan, BGN tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital. Sistem ini diharapkan mampu memantau proses operasional dapur secara lebih sistematis, termasuk informasi mengenai menu, kandungan gizi, SPPG yang memasak, hingga kanal pengaduan yang lebih terbuka bagi orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah.
Penutupan atau penghentian operasional SPPG yang tidak memenuhi persyaratan seharusnya tidak diartikan sebagai penghentian program MBG. Dalam kebijakan publik, tindakan administratif terhadap unit bermasalah merupakan mekanisme koreksi untuk mempertahankan standar program secara keseluruhan.
Di kancah internasional, program makan sekolah bukanlah hal baru. Negara seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan telah memiliki program serupa dengan model dan sasaran yang bervariasi. India melalui PM POSHAN menjangkau sekitar 118 juta anak, Brasil dengan PNAE menyasar 40 juta peserta didik, sementara Afrika Selatan melalui NSNP memberikan makanan bergizi bagi lebih dari 9 juta peserta didik.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan makan sekolah dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Ukuran keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari jumlah penerima, melainkan juga kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, tata kelola, dan dampaknya terhadap penerima manfaat.
Dalam konteks agenda pembangunan global, program makan sekolah berkaitan erat dengan Sustainable Development Goal (SDG) 2 atau Zero Hunger yang menargetkan penghapusan kelaparan pada tahun 2030. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menekankan pentingnya sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan ini.
.png)
.png)
