JAKARTA - Isu penanggulangan bencana kembali menjadi sorotan publik setelah tidak tercantum sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Situasi ini memicu pertanyaan apakah pemerintah mengabaikan kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia.
Indonesia, dengan sejarah panjang bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, dan longsor, membutuhkan perhatian serius pada mitigasi dan kesiapsiagaan sejak tahap perencanaan pembangunan. Namun, Sekretariat Negara menegaskan bahwa tidak tercantumnya kata "bencana" secara eksplisit dalam daftar prioritas RAPBN 2026 tidak berarti pemerintah abai terhadap isu ini.
Delapan agenda prioritas RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto meliputi penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan generasi unggul melalui program Makan Bergizi Gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan ekonomi rakyat, pertahanan rakyat semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Daftar ini merupakan fokus utama pembangunan dan penganggaran nasional, bukan daftar seluruh program pemerintah.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan bahwa penanggulangan bencana memiliki karakter lintas sektor, melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, menilai komitmen kebencanaan hanya dari nomenklatur tunggal dalam daftar prioritas dapat memberikan gambaran yang tidak utuh.
Mitigasi Terus Berjalan, Tak Menunggu Bencana
Komitmen pemerintah terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi terlihat dari berbagai program yang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di Banda Aceh, misalnya, BNPB mengembangkan sistem peringatan dini banjir dengan memasang sensor pemantauan, sirene, dan dashboard monitoring terintegrasi. Sistem ini memantau kondisi hidrologi secara real-time dan memberikan informasi potensi banjir kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Simulasi evakuasi yang melibatkan sekitar 100 warga juga digelar sebagai bagian dari latihan kesiapsiagaan.
"Sehebat apa pun teknologi yang kita miliki, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat memahami informasi peringatan dini dan merespon dengan langkah yang tepat," ujar Suharyanto, menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap informasi peringatan dini.
Upaya serupa juga dilakukan di Jawa Tengah. Pada Juli 2026, BNPB memperkuat instrumen peringatan dini banjir di Kabupaten Grobogan dan Demak dengan pemasangan unit sirene di beberapa desa. Penguatan ini juga mencakup integrasi data dari BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, dan sektor pekerjaan umum untuk peringatan dini yang lebih terpadu.
Dari Peringatan Menjadi Tindakan Nyata
.png)
.png)
