BOGOR, wwb.co.id – PC IMM Bogor Raya menyampaikan pernyataan sikap menjelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Hal tersebut, disampaikan melalui Ketua Bidang Hikmah Politik dan kebijakan Publik Muhamad Afif Jaelani.
‎
‎Menurutnya, suatu kekuatan publik yang diperlukan untuk menjamin keamanan hak-hak manusia harus dilaksanakan demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang yang dipercayakan kepadanya.
‎
‎Dalam semangat perjuangan dan segala hal yang dilakukan atas nama Tuhan, menjelang 100 hari kerja kabinet merah putih, kita melihat banyak gejolak sosial yang muncul terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM).
‎
‎Ketika berbicara mengenai HAM, kita tidak bisa mengabaikan hal-hal fundamental yang harus dipenuhi bagi setiap individu dan masyarakat. Namun, apakah kita lupa dengan hal ini? Pelanggaran-pelanggaran HAM terus terjadi, dan kenyataannya jauh dari visi dan misi yang seharusnya diterapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, khususnya dalam poin pertama: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
‎
‎Selain itu, saya merasa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Wakil Presiden hari ini tidak didasarkan pada kajian yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti kebijakan PPN 12%. Meskipun kita tahu bahwa kebijakan ini berlaku untuk barang-barang mewah, apakah ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi? Saya rasa tidak.” terang Muhamad Afif Jaelani melalui release resmi kepada Kantor berita wwb.co.id, Kamis (16/1/25).
‎
‎Ia menilai, hampir semua produk dan kebutuhan masyarakat kecil merasakan dampak yang sama.
‎
‎”Oleh karena itu, saya dengan tegas menyatakan perlunya evaluasi dan transformasi kebijakan demi keberlanjutan hidup rakyat dan pemenuhan kebutuhan mereka. Terima kasih. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan akan terus diperjuangkan. Salam perlawanan, salam perjuangan,” pungkasnya.
‎
‎
‎Sumber : release resmi Ketua Bidang Hikmah Politik dan kebijakan Publik Muhamad Afif Jaelani