BOGOR - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis, 3 September 2026. Aksi ini bukan untuk menentang, melainkan untuk mendesak KPK agar segera mengusut tuntas dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Dalam pernyataan sikapnya, GMPB menyoroti dua dugaan kasus serius. Pertama, praktik pemotongan upah pungut atau insentif yang diduga dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Kedua, dugaan pengaturan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Bogor. GMPB menilai kedua praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah jika dibiarkan berlanjut.
Ketua GMPB, M. Ikbal, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial. Ia meminta KPK tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi menelusuri hingga ke akar permasalahan. "Kami mendukung penuh KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan potongan upah pungut atau insentif di Bappenda Kabupaten Bogor. Jangan berhenti hanya pada pihak tertentu. Telusuri seluruh aliran dana, siapa yang menerima, siapa yang menikmati, dan siapa yang memberikan perintah," ujar Ikbal kepada wartawan.
GMPB juga menekankan pentingnya transparansi dan independensi dalam penegakan hukum. Menurut mereka, tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan jabatan, kedekatan, atau pengaruh. "Jika alat bukti cukup, maka KPK RI harus segera menetapkan tersangkanya," tegas Ikbal.
Desakan GMPB menguat setelah KPK melakukan penggeledahan di tiga instansi Pemkab Bogor, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bappenda, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Bagi GMPB, langkah penggeledahan ini menjadi sinyal bahwa kasus ini memiliki tingkat keseriusan yang tinggi.
"KPK RI jangan sampai ada main mata dalam proses penindakan perkara. Kalau memang ada bukti keterlibatan, ungkap semuanya. Jangan hanya menjadikan satu atau dua orang sebagai tumbal, sementara aktor intelektual dan pihak yang menerima aliran dana justru tidak tersentuh," tegas Ikbal.
GMPB menilai dugaan korupsi ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk segera mengambil langkah nyata memberantas praktik korupsi. Mereka juga mendorong fungsi pengawasan dari lembaga legislatif, aparat internal, hingga masyarakat sipil untuk turut mengawal agar kasus serupa tidak terulang.
Selain itu, GMPB meminta KPK membuka ruang informasi mengenai perkembangan penanganan perkara kepada publik. "Kasus ini menyangkut uang rakyat. Potongan insentif pegawai dan pengaturan proyek itu uang yang seharusnya dipakai untuk pelayanan publik. Kalau diselewengkan, yang dirugikan masyarakat Bogor," kata salah satu peserta aksi.
Aksi GMPB di depan Gedung KPK berlangsung tertib dengan membawa spanduk berisi tuntutan agar KPK bekerja cepat dan tuntas. Perwakilan GMPB kemudian menyerahkan pernyataan sikap kepada petugas KPK. Melalui aksi ini, GMPB berharap kasus dugaan korupsi di Pemkab Bogor dapat diusut hingga tuntas, memberikan kejelasan, pertanggungjawaban, dan efek jera bagi para pejabat daerah.
.png)
.png)
