JAKARTA – Rentetan kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Insiden yang terjadi di berbagai daerah ini bahkan turut mendapat perhatian media internasional, memicu narasi di media sosial tentang Indonesia yang disebut menghadapi kondisi "darurat keracunan MBG".
Menanggapi perkembangan ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa munculnya kembali kasus gangguan kesehatan menjadi pukulan serius bagi jajaran pelaksana program. Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan pihaknya sempat merasa prihatin dan "drop" ketika insiden kembali terjadi di tengah upaya perbaikan tata kelola program.
"Tentu saja kendala terbesar kami adalah di saat kami kemudian memperbaiki tata kelola, sistem, peraturan, IT, pelaporan, pengawasan, Zoom meeting, jam kerja, lain-lain kami kan kerjakan nih selama sebulanan ini. Tapi kemudian di atas itu semua tiba-tiba ada keracunan makanan, itu kemudian kami, aduh, cukup sangat prihatin dan drop, ya," ujar Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Sudaryono menambahkan, hasil evaluasi internal BGN menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu faktor dominan dalam kasus yang mereka evaluasi.
"Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90% tuh karena tidak taat SOP. Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu," ungkapnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak menganggap persoalan keamanan pangan sebagai isu yang bisa diabaikan. Sebaliknya, insiden yang muncul menjadi dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG di lapangan, termasuk pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN pun mengajak masyarakat dan media untuk turut mengawasi operasional dapur MBG, serta membuka ruang pelaporan jika ditemukan dugaan kecurangan atau pelanggaran.
Keamanan makanan dalam program berskala besar tidak hanya bergantung pada kualitas bahan pangan, tetapi juga pada seluruh rantai proses penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pelabelan, distribusi, hingga waktu konsumsi.
Kasus Sidoarjo, Kepatuhan SOP Jadi Kunci
Salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah di Sidoarjo, Jawa Timur. Sudaryono mengungkap dugaan persoalan pada prosedur pelabelan wadah makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat. Label makanan seharusnya mencantumkan waktu selesai dimasak dan batas waktu konsumsi. Dalam kasus Sidoarjo, BGN menduga ada ketidaksesuaian informasi waktu pada label serta persoalan waktu distribusi makanan.
.png)
.png)
