DINAMIKA NEWS – Pemerintah Kota Bogor dengan visi Bogor Beres, Bogor Maju mulai mengimplementasikan misi Bogor Cerdas pada tahun 2026. Implementasi tersebut dijalankan melalui berbagai program strategis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025–2029.

Berdasarkan pantauan awak media, aktivitas pembahasan regulasi tampak cukup intens di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor, khususnya di Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Suasana ruang rapat Ragamulia terlihat ramai dengan diskusi dan koordinasi lintas bidang pada Kamis (8/1/2026).

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengungkapkan bahwa kesibukan tersebut merupakan bagian dari penguatan peran unit kerjanya sebagai koordinator pembentukan, sosialisasi, serta fasilitasi regulasi daerah, termasuk pelayanan bantuan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia di Kota Bogor. Penguatan fungsi ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2022.

Redaksi Polhukam

Gelombang OTT di Pemkab Bogor: Antara Isu, Klarifikasi KPK, dan Ancaman Sanksi bagi ASN Korup

“Bagian Hukum dan HAM beraktivitas padat setiap hari, layaknya pusat kajian regulasi daerah. Dalam menghadapi era Society 5.0 yang semakin dirasakan masyarakat, kami akan mengembangkan mindset polikritis,” ujar Alma Wiranta.

Menurutnya, era Society 5.0 merupakan fase peradaban yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, data besar, dan robotika untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks tersebut, regulasi daerah dituntut mampu menjawab berbagai persoalan yang kompleks dan dinamis, termasuk tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik.

“Kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai perspektif dalam penyusunan regulasi daerah menjadi sangat penting. Produk hukum daerah harus mampu menjadi pedoman yang relevan dan adaptif menuju era Society generasi kelima,” lanjut Alma.

Redaksi Polhukam

Lindungi Warga dari Dampak Transisi, Pemkot Bogor Gencarkan Sosialisasi Perda

Ia menjelaskan, terdapat beberapa tuntutan utama dalam era Society 5.0 yang perlu direspons melalui kebijakan dan regulasi daerah, di antaranya:

  1. Pembaruan individu, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui integrasi teknologi dan inovasi.

    Produksi energi lokal dan efisiensi energi, serta pengurangan ketergantungan terhadap sumber energi tak terbarukan.

    Redaksi Polhukam

    Refleksi HUT RI ke-81: Merdeka dari Apa? Ketika Teriakan “Merdeka” Tertelan Jeritan Utang, Korupsi, dan Ketidakadilan