BOGOR, wwb.co.id — Puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bogor menggelar aksi di Balai Kota Bogor, Senin (24/8/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan tindakan amoral dan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dikaitkan dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor.
Aksi yang dikoordinatori Arba itu mendesak Pemerintah Kota Bogor membuka secara transparan dasar hukum terkait jabatan, kewenangan, penugasan, hingga penggunaan atribut kedinasan di lingkungan pemerintahan.
HMI MPO menilai persoalan tersebut tidak semestinya berhenti sebagai isu internal birokrasi. Transparansi dan kepastian hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Soroti Nomenklatur Jabatan
Salah satu hal yang menjadi sorotan massa adalah nomenklatur “Sekretaris Bagian Hukum dan HAM” yang disebut tidak tercantum dalam struktur organisasi Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.
HMI MPO meminta Pemkot Bogor dan BKPSDM memberikan penjelasan mengenai status, dasar penugasan, kewenangan, serta administrasi yang berkaitan dengan posisi tersebut.
Aksi sempat memanas setelah massa membakar ban dan masuk ke Plaza Balai Kota Bogor. Massa juga sempat mendesak masuk ke ruang Sekretaris Daerah sebelum akhirnya diterima dalam audiensi bersama Wakil Wali Kota Bogor Zaenal Muttaqin dan sejumlah pejabat Pemkot Bogor.
Pemkot Bogor Beri Penjelasan
Dalam audiensi tersebut, Zaenal menyampaikan bahwa Pemkot Bogor telah melakukan penelusuran terhadap persoalan yang disampaikan mahasiswa.
.png)
.png)
