BOGOR, wwb.co.id — Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (J.P.M.I) DPW Bogor Raya mempertanyakan kegiatan perjalanan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor bersama sejumlah pejabat atau unsur di lingkungan Disnaker ke Yogyakarta yang disebut sebagai kegiatan studi tiru bersama serikat buruh.
Koordinator J.P.M.I DPW Bogor Raya, Hanif Abdullah, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan perjalanan dinas pejabat, melainkan meminta transparansi terkait sumber anggaran, peserta, agenda, tujuan, hingga hasil kegiatan tersebut.
“Bagi kami, persoalannya bukan sekadar pejabat pergi ke Yogyakarta. Persoalannya adalah dari mana sumber anggarannya, berapa uang yang digunakan, siapa yang dibiayai, apa tujuan kegiatannya, dan apa hasilnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Hanif melalui release resmi yamg disampaikan kepada Kantor berita wwb.co.id, Selasa (25/8/26).
Desak Disnaker Buka Dokumen
Hanif mengatakan apabila perjalanan tersebut menggunakan APBD Kabupaten Bogor, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai dasar pelaksanaan dan penggunaan anggarannya.
J.P.M.I mempertanyakan sejumlah dokumen, mulai dari surat tugas, agenda resmi, daftar peserta, rincian anggaran hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan.
“Mana surat tugasnya? Mana agenda resminya? Mana daftar pesertanya? Mana rincian anggarannya? Mana laporan pertanggungjawabannya? Dan yang paling penting, mana hasil studi tirunya?” tegasnya.
Menurut Hanif, pihaknya juga memperoleh informasi dan dokumentasi mengenai aktivitas Kepala Dinas dan pihak lainnya di kawasan pantai menggunakan kendaraan jenis Jeep.
Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menuduh seseorang melakukan pelanggaran.
.png)
.png)
