BOGOR, wwb.co.id — Persatuan Mahasiswa Se-Bogor (PMS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pada penyitaan uang dalam penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
PMS meminta setiap temuan dalam proses penindakan ditelusuri secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor yang berada di balik aliran dana.
Desakan tersebut disampaikan Nadiraha Bahtiar, Selasa (25/8/2026). Ia menilai penyitaan uang dalam jumlah besar harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan profesional.
“KPK harus membuktikan bahwa miliaran rupiah uang yang disita bukan sekadar angka seremonial penindakan. Itu tiket untuk menyeret seluruh aktor utama di Pemkab Bogor ke jeruji besi,” tegas Nadiraha.
Minta KPK Tetap Independen
PMS juga meminta KPK tetap independen dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pejabat maupun lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut Nadiraha, proses penegakan hukum harus bebas dari intervensi politik dan tekanan kekuasaan. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. “KPK tidak boleh masuk angin ataupun tunduk pada intervensi apa pun,” ujarnya.
PMS menilai penyitaan dana harus menjadi bagian dari upaya mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk menelusuri asal-usul dan tujuan aliran uang serta pihak-pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana.
.png)
.png)
