Bogor – Sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendadak menghilang dari publik pasca beredarnya isu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Meski isu tersebut akhirnya dibantah, namun KPK dikabarkan menangkap beberapa pejabat setingkat Kadis, dengan barang bukti uang Rp1,5 Miliar dan menggelar penyidikan lebih lanjut, ketidakhadiran para petinggi Pemkab Bogor, khususnya yang berasal dari Partai Gerindra, menjadi sorotan.
Diketahui, pada hari pertama rumor OTT beredar, nomor telepon seluler sejumlah kepala dinas hingga Bupati Bogor dilaporkan tidak aktif. Keberadaan Bupati Bogor pun tak terdeteksi. Tak hanya Bupati, Ketua DPRD beserta sejumlah petinggi Partai Gerindra Kabupaten Bogor juga tidak terlihat dalam beberapa agenda publik.
Ketidakhadiran mereka sangat kentara dalam berbagai kegiatan kedinasan. Dalam acara peresmian Sekolah Rakyat di Jasinga, misalnya, acara tersebut hanya dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Puncaknya terlihat pada acara Maulid Nabi Akbar di Alun-Alun Pemda Kabupaten Bogor pada Selasa, 25 Agustus 2026. Acara besar yang dihadiri para kyai dan habaib ini merupakan agenda Pemkab Bogor yang telah direncanakan sejak lama. Namun, pejabat yang hadir hanya Wakil Bupati Bogor, Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, serta Ketua Komisi 3 dari Fraksi Golkar. Sementara itu, Ketua DPRD dan Bupati Bogor tetap tidak menampakkan diri.
Menanggapi fenomena "menghilangnya" sejumlah kader Partai Gerindra yang menjabat di Pemkab Bogor saat KPK melakukan kegiatan hukum, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, enggan berkomentar banyak.
“Jujur, saya belum tahu secara detail persoalan yang sedang ramai ini, karena saya sudah lama tidak berada di dalam Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Iwan Setiawan saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Mantan Bupati Bogor ini menghimbau seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Kita semua harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita sama-sama hormati proses yang sedang dilakukan oleh KPK, kita tunggu saja hasil terbaik dari para penegak hukum,” pungkasnya.
Sementara itu, aktivis dan pengamat Kabupaten Bogor yang juga ketua LSM Penjara, Romi Sikumbang, menyayangkan proses yang dianggapnya agak lambat dari sprindik umum KPK. Ia menyebutkan ada beberapa hal yang perlu ditelusuri selain dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang dan jasa. “Ada beberapa hal dalam penelusuran selain dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang dan jasa yaitu: Jual Beli Jabatan (BKPSDM), Dana Festival Dinas Pariwisata, Pungli RSUD Ciawi, Pembelian alat Komputer laptop dan LHKPN Yunita mantan Sekwan DPRD,” ujar Romi.*
.png)
.png)
