RAJA AMPAT - Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Warmasen di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan kolaborasi masyarakat nelayan. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada sejauh mana nelayan terlibat dalam menentukan kebutuhan, memanfaatkan fasilitas, hingga ikut menjaganya.
Keterlibatan nelayan menjadi krusial karena mereka adalah pihak yang paling memahami persoalan di lapangan, mulai dari kebutuhan perahu, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, ketersediaan es, hingga sarana pendukung aktivitas melaut. Oleh karena itu, KNMP Warmasen diarahkan menjadi ekosistem ekonomi pesisir yang tumbuh bersama masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan pembangunan 65 KNMP tahap pertama di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Warmasen. Kawasan ini dilengkapi dengan pabrik es, gudang beku, shelter docking, dan sarana pendukung lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat meninjau KNMP Warmasen pada 22 April 2026, menekankan pentingnya program ini sebagai percontohan. "Ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kita mulai dari sini sebagai pilot project. Jika berhasil, akan kita replikasi ke daerah lain," ujarnya. Kunjungan ini bertujuan memastikan program Presiden berjalan baik di lapangan dan mengidentifikasi area perbaikan.
Aspirasi Nelayan Menjadi Kunci Keberhasilan
Keberhasilan KNMP sangat bergantung pada pemenuhan aspirasi nelayan yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Ketua Koperasi Nelayan setempat, Syafuddin Wailata, menyampaikan sejumlah persoalan krusial, seperti keterbatasan kapal atau perahu dan kebutuhan bahan bakar. Ia berharap adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sekitar kawasan KNMP.
Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran meminta kebutuhan nelayan dihitung secara rinci dan berbasis data. "Dihitung detail kebutuhan anggota-anggota koperasinya seperti apa, nanti kita bantu. Tapi jangan pakai estimasi. Nggak boleh kira-kira, harus dihitung," tegasnya. Pendekatan berbasis kebutuhan nyata ini penting untuk menentukan prioritas pembangunan yang lebih terukur.
Fasilitas seperti pabrik es dan gudang beku dalam skema KNMP krusial untuk penanganan hasil tangkapan. Namun, keberadaan fasilitas belum menjamin keberlanjutan manfaat. Pengoperasian, tata kelola, pemeliharaan, dan keterlibatan pengguna menjadi faktor penentu. Masyarakat nelayan perlu ditempatkan sebagai subjek pengelolaan, bukan sekadar penerima fasilitas.
Peran Strategis Tokoh Adat dan Masyarakat
.png)
.png)
