JAKARTA,WWB.co.id – Anggota Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menegaskan, secara umum Komisi IV melihat pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah masalah data kebutuhan pupuk, baik disektor pertanian maupun perikanan. Ia menyampaikan, pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha pertanian dan merupakan salah satu input utama dalam meningkatkan produksi pertanian.
Hal tersebut diungkapkan Kiki, sapaan akrabnya, saat rapat dengar pendapat Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementan, dan Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company. RDP ini mengkaji revisi kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, data waktu produksi dan pendistribusian pupuk bersubsidi, realisasi penyaluran sisa stok dan estimasi kebutuhan tahun 2021, data realisasi pemanfaatan kartu tani, serta blank spot area yang menjadi kendala ketidakefektifan program kartu tani.
Dikatakannya, mengingat pentingnya peran pupuk, Komisi IV DPR RI memahami apabila pemerintah memberikan porsi anggaran yang besar untuk pemenuhan pupuk bagi petani melalui kebijakan pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu permasalahan pupuk merupakan topik yang selalu dibahas dan dikritisi oleh Komisi IV DPR RI.
“Apalagi tahun awal tahun 2021 ini kebijakan subsidi mendapat sorotan tajam dari Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan dampaknya secara signifikan terhadap peningkatan produksi nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta gara program pupuk bersubsidi dievaluasi karena dinilai ada yang salah dalam penyalurannya. Secara umum Komisi IV DPR RI melihat pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah data kebutuhan pupuk. Sekali lagi data kebutuhan pupuk. Baik di sektor pertanian maupun perikanan yang riil dan akurat produksi pupuk secara keseluruhan,” tutur Kiki di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).
.png)
.png)
