BOGOR, wwb.co.id - Di tengah suasana yang hangat dan akrab, H. Ricky Kurniawan, Lc, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kembali hadir di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk menggelar "Dialog Rakyat". Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam forum yang berlangsung dinamis ini, warga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengungkapkan keluhan mereka. Berbagai isu muncul, mulai dari masalah BPJS Kesehatan yang belum aktif hingga kurangnya dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sudah bayar BPJS tapi masih nonaktif. Kalau sakit jadi bingung harus bagaimana,” kata seorang ibu rumah tangga yang hadir dalam forum tersebut. Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lain yang mengeluhkan lambatnya penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP).
Ricky Kurniawan mendengarkan setiap aspirasi dengan penuh perhatian dan empati. Ia menyadari bahwa masalah yang dihadapi masyarakat adalah gambaran nyata tantangan di lapangan, terutama dalam hal layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
“Forum seperti ini sangat penting agar kami di DPRD tidak hanya mendengar laporan dari atas, tetapi juga langsung dari masyarakat. Semua yang disampaikan hari ini akan kami catat dan teruskan kepada pemerintah daerah serta instansi terkait,” ujar Ricky.
Menurutnya, keberadaan BPJS dan PIP bukan sekadar program administratif, melainkan merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin hak dasar rakyat. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan akses yang layak dan mudah bagi setiap warga terhadap layanan tersebut.
Selain menyampaikan keluhan, warga juga memberikan masukan yang konstruktif. Beberapa di antaranya mengusulkan agar pemerintah membuka posko aduan masyarakat di setiap kecamatan, serta meminta agar sekolah lebih transparan dalam proses pendataan penerima bantuan pendidikan.
Bagi Ricky, dialog rakyat bukan hanya sekadar kegiatan formal reses, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Ia percaya bahwa komunikasi dua arah adalah kunci agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Warga butuh didengar, bukan hanya dijanjikan. Karena itu, saya ingin terus hadir di tengah-tengah mereka agar apa yang kami perjuangkan di DPRD sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
.png)
.png)
